Oleh: Diandra Paramita Anggraini (Universitas Indonesia)

Demi melancarkan G20, Indonesia berusaha “mendamaikan” Ukraina dan Rusia. Indonesia sebagai tuan rumah tengah berupaya membujuk kedua pihak untuk menghadiri G20. Pasalnya, kehadiran dua negara ini dalam G20 sebagai titik tolak pemulihan ekonomi penting untuk mengatasi masalah kerawanan pangan global akibat konflik Ukraina dan Rusia (Nugraha, 2022). Melalui lawatannya ke Ukraina dan Rusia, Jokowi berharap G20 dapat menjembatani pihak-pihak yang berkonflik dengan mengingatkan bahwa dunia kini sedang menghadapi krisis pangan. Namun, tindakan Indonesia yang mengundang Rusia untuk mendatangi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menyebabkan negara-negara pendukung Ukraina seperti Jerman ragu menghadiri pertemuan ini. Hal ini diperparah dengan Rusia yang telah menyetujui untuk menyambangi undangan tersebut.

Persetujuan Rusia untuk mendatangi KTT G20 ketika Ukraina dan pendukungnya masih belum memastikan kehadirannya menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berpihak pada Rusia. Bukan bermaksud pesimis, ambisi Jokowi dalam mewujudkan KTT G20 yang inklusif akan terhalang oleh simpang siurnya informasi terkait mesranya hubungan Indonesia dengan Rusia. Berbagai media memberitakan perbedaan gaya Putin ketika bertemu Jokowi yang tampak lebih ramah daripada saat bertemu Macron. Saat menjamu Jokowi di Kremlin, Putin terlihat bercengkrama bersamanya dalam jarak yang dekat (Binekasri, 2022). Sementara itu, saat bersama Macron, Putin berbincang dengan dipisahkan oleh meja panjang (Binekasri, 2022). Narasi demikian akan berdampak negatif terhadap strategi komunikasi politik Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif. Dengan adanya masalah ini, artikel ini akan memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menjaga citranya melalui penguatan komunikasi politik sehingga nilai tawar negara ini dalam G20 tidak menurun.

1. Diplomasi Jokowi: Juru Damai yang Justru Mengakibatkan Badai?

Jokowi menjadikan momentum G20 untuk mengaitkan isu perdamaian dunia dengan krisis pangan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Kedua negara ini merupakan produsen komoditas pertanian terbesar di dunia yang menyumbang 18 persen dari produksi global (Food

and Agriculture Organization of the United Nations, 2022, pp. 6). Besarnya pengaruh Rusia dan Ukraina dalam pemenuhan pangan dunia menyebabkan konflik kedua negara mengancam kepentingan Indonesia sebagai importir. Indonesia sendiri bergantung pada ekspor gandum dari Ukraina sejumlah 29% sehingga perang menyebabkan pengiriman pangan ini terganggu (BBC News Indonesia, 2022). Skenario terburuk dari masalah tersebut sudah terjadi, yaitu jumlah penduduk dunia yang menghadapi kerawanan pangan meningkat dari sebanyak 135 juta menjadi 276 juta (Masitoh, 2022). Dalam merespons masalah ini, terlepas dari isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Indonesia menyerukan kerja sama dengan negara-negara G7 dan G20 untuk mengakhiri krisis pangan pada KTT G7 (Fajrian, 2022). Walau begitu, julukan “juru damai” yang tiba-tiba muncul cukup mengganggu mobilitas Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20.

Langkah Jokowi yang memfokuskan G20 untuk membahas mengenai krisis pangan global sudah tepat, tetapi julukan juru damai terhadapnya malah berpotensi mengacaukan misi Indonesia pada perhelatan ini. Pasca berdialog dengan Zelensky dan Putin, julukan tersebut menjadi populer dan memberikan beban yang berat pada Jokowi (Asmara, 2022). Sayangnya, banyak pihak meragukan pengaruh Jokowi selaku juru damai, termasuk Ukraina sendiri sebagai salah satu pihak yang berkonflik. Hal ini dibuktikan dengan bantahan Serhii Nikiforov selaku Juru Bicara Kepresidenan Ukraina ketika Jokowi menyatakan kesiapannya untuk menjembatani komunikasi pemimpin Rusia dan Ukraina (Djamil, 2022). Nikiforov malah menyampaikan Presiden Zelensky akan mengatakan sendiri jika memiliki pesan untuk Putin secara publik (Djamil, 2022). Pernyataan dari Ukraina ini menunjukkan keblunderan diplomasi Indonesia yang tentunya akan memengaruhi nama baik negara ini sebagai penyelenggara KTT G20 di mata internasional.

Dalam mengambil langkah diplomasi selama presidensi G20, terlebih lagi ketika menggunakan istilah heroik seperti juru damai, Indonesia seharusnya lebih waspada. Sebelum julukan juru damai merebak dan menimbulkan kontroversi, Indonesia sudah memikat perhatian negara adidaya, tepatnya Amerika Serikat (AS). Presiden Joe Biden dalam pidatonya pernah mengajak negara lain untuk memboikot KTT G20 karena Indonesia mengundang Rusia (Putri, 2022). Masalahnya, pengaruh ajakan Biden terhadap komitmen negara-negara G7 yang terdiri dari AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis untuk tidak melibatkan Rusia dalam penyelenggaraan G20 cukup kuat. Pada Juli 2022, saat Indonesia mengadakan resepsi makan malam informal pada Foreign Ministers’ Meeting (FMM) G20 Bali, seluruh negara G7

sepakat untuk tidak menghadiri acara ini (Ahmad, 2022). Ketidakhadiran para negara G7 ini melahirkan keresahan bagi Indonesia terkait partisipasi para pemimpin negara ini pada KTT G20 yang juga belum pasti. Berkaca dari perpecahan menjelang G20 ini, Indonesia dianggap belum pantas disebut sebagai juru damai. Alih-alih menjaga citra, ketidaksesuaian julukan dengan kenyataan justru membuat presidensi G20 di Indonesia diragukan kredibilitasnya. Pertanyaannya, bagaimana narasi juru damai terbentuk awalnya?

2. Pentingnya Pemberitaan: Bangun Narasi Berbasis Politik Bebas Aktif

Jika ditinjau lebih dalam, Indonesia memperoleh istilah juru damai sebagai konsekuensi dari politik bebas aktif yang senantiasa dipromosikan. Menurut Trias Kuncahyono, penulis dan jurnalis senior Kompas, tindakan Jokowi yang menemui pemimpin Rusia dan Ukraina demi misi perdamaian adalah implementasi dari politik tersebut (Aditya, 2022). Pernyataan Shiskha Prabawaningtyas, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy bahwa politik luar negeri Indonesia ini dimanfaatkan dalam menyukseskan agenda G20 turut mendukung pandangan Kuncahyono (Syahrianto, 2022). Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kewajiban untuk selalu mengutamakan perdamaian dunia tanpa memihak negara manapun sehingga framing juru damai oleh berbagai media pun merebak. Namun, citra politik bebas aktif Indonesia dalam melancarkan G20 semestinya bisa diperkuat dengan cara lain. Hal ini karena tanpa julukan juru damai sekalipun, Indonesia sebenarnya tetap mampu menonjolkan politik luar negeri yang dianutnya.

Pada dasarnya, pengaplikasian politik bebas aktif dalam menjawab isu Rusia dan Ukraina dapat dimulai dari penyesuaian gaya komunikasi politik Jokowi yang bersahabat. Ciri bersahabat merupakan salah satu presentation trait dalam gaya komunikasi politik yang diungkapkan Robert Norton (Makmur, 2016, pp.5). Dalam konteks Jokowi, media kerap menampilkannya sebagai tokoh yang bersahabat. Maksudnya adalah Jokowi seringkali memberikan penghargaan, dorongan, dan ekspresi suka kepada orang lain (Makmur, 2016, pp. 13). Meski terlihat baik, Jokowi patut mewaspadai gaya komunikasi politiknya yang apresiatif ini. Hal ini karena ada kalanya media justru membentuk narasi kedekatan Indonesia dengan pihak tertentu akibat sikap bersahabat Jokowi. Apabila dihubungkan dengan isu G20, momen ini sempat terjadi saat media mengungkapkan kedekatan Jokowi dengan Putin ketika ia mengunjungi Rusia untuk membahas krisis pangan dalam rangka mencapai tujuan perayaan ini. Karena “tertutup” dengan informasi

tersebut, media tidak memberitakan lawatan Jokowi ke Ukraina sedemikian masifnya. Akibatnya, Indonesia terkesan tidak mengimplementasikan politik bebas aktifnya.

Dalam mengadaptasikan gaya Jokowi menjadi sebuah kelebihan, pola komunikasi politik yang dapat mendukung kepentingan Indonesia perlu menjadi fokus utama. Awalnya, komunikasi politik bersifat satu arah saja dengan publik sebagai penerima pesan pasif melalui televisi, radio, surat kabar, atau majalah (Hasfi, 2019, pp. 96). Selanjutnya, proses komunikasi ini berkembang menjadi dua arah dengan keberadaan elemen masyarakat lainnya, seperti media dan organisasi politik yang saling berinteraksi. Namun, praktik komunikasi politik dengan media tradisional ini masih memiliki kekurangan karena ternyata media ironisnya dikuasai oleh para elite untuk memengaruhi opini publik (Hasfi, 2019, pp. 97). Masalah ini memunculkan pola komunikasi politik baru yang menggunakan internet seiring dengan munculnya berbagai media daring (Hasfi, 2019, pp. 98). Internet menyediakan kanal komunikasi bagi publik yang mulanya dimediasi oleh media tradisional (Hasfi, 2019, pp. 98). Dengan terbukanya akses bagi masyarakat untuk berpendapat ini, persepsi publik terhadap tanggapan Indonesia pada isu Ukraina dan Rusia selama G20 perlu dikoordinasikan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Figur 1. Kerangka Komunikasi Politik melalui Internet (Hasfi, 2019, pp. 98)

Untuk mengoordinasikan pola komunikasi politik yang sesuai demi menjaga citra politik luar negeri Indonesia dalam menanggapi isu Rusia dan Ukraina selama G20, pemerintah perlu

melakukan beberapa pendekatan kolaboratif bersama media-media nasional dengan agenda setting, framing, dan priming. Ketiga teori media ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia pemerintahan. Akan tetapi, evaluasi terhadap bagaimana pendekatan ini dimanifestasikan sangat dibutuhkan. Masalahnya, meski Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kantor Staf Presiden sudah menggencarkan komunikasi politik untuk isu Rusia dan Ukraina dalam G20, kedua lembaga ini belum efektif menyoroti politik bebas aktif Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan arah komunikasi kedua lembaga ini yang cenderung mengonsentrasikan pada promosi istilah juru damai. Alhasil, ketika julukan ini dinilai gagal merepresentasikan apa yang Indonesia lakukan, nilai tawar negara ini pun menurun dalam G20. Maka dari itu, transformasi arah komunikasi politik dengan memfokuskan pada politik bebas aktif tanpa mengaitkannya dengan istilah juru damai perlu dikontekstualisasikan dengan ketiga pendekatan berikut:

a. Agenda Setting

Teori agenda setting merupakan tahap awal yang krusial untuk mengatur komunikasi politik Indonesia dalam G20. Teori ini menekankan bahwa media berperan penting dalam menyoroti sebuah isu agar diingat urgensinya oleh publik (Scheufele & Tewksbury, 2007, pp. 11). Berdasarkan teori ini, media menentukan agenda dan mengulang liputan berita terkait isu tertentu untuk menunjukkan betapa berpengaruhnya topik tersebut kepada masyarakat. Model agenda setting di bawah mengilustrasikan cara kerja teori ini. Media akan memilih kenyataan (reality) yang terjadi di masyarakat, kemudian media memutuskan cara menarasikan realitas itu (media reality) (Ayuda, 2014, pp. 17). Kedua bentuk kenyataan ini memengaruhi bagaimana publik memandang suatu masalah (Ayuda, 2014, pp. 17). Jika diaplikasikan untuk menyukseskan agenda G20, Indonesia dapat memfokuskan pemberitaan pada definisi politik bebas aktif yang sesungguhnya demi menyelamatkan negara ini dari kegagalannya sebagai juru damai. Indonesia bisa menentukan kenyataan apa yang ingin ditampilkan dan memikirkan narasinya agar sesuai dengan kepentingan negara.

b. Framing

Setelah menata agenda pemberitaan di media, pemerintah perlu memikirkan framing atau cara menarasikan berita tersebut berbasis politik bebas aktif. Masyarakat internasional perlu mengetahui politik bebas aktif tidak sama dengan politik netral sehingga kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina tidak semata-mata dapat dimaknai untuk menampilkan netralitas Indonesia. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Indonesia berorientasi pada perdamaian dunia dengan bebas menentukan sikap dan aktif berkontribusi dalam penyelesaian konflik (Republik Indonesia, 1999). Namun, daripada mem-framing Indonesia sebagai juru damai yang rawan kritik karena politik luar negerinya, media dapat mengemas peran negara ini dalam melancarkan G20 secara lebih realistis. Pelaksanaan G20 harus ditampakkan sebagai forum diskusi bagi pemimpin-pemimpin dunia untuk mencari solusi berbagai isu global, tak terkecuali masalah krisis pangan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Politik bebas aktif yang berbeda dari politik netral dapat membuat negara lain memahami bahwa Indonesia tak perlu mengutuk negara manapun untuk mendukung perdamaian dunia (Damarjati, 2022).

c. Priming

Dampak framing diperkuat dengan proses priming yang akan menonjolkan narasi politik bebas aktif Indonesia menjelang pelaksanaan KTT G20. Media melakukan priming dengan memfokuskan pemberitaan pada sebagian isu untuk mengubah standar evaluasi masyarakat dalam menilai realitas sosial (Ansor, 2011, pp. 150). Jika sebelumnya standar evaluasi kesuksesan G20 adalah peran Indonesia sebagai juru damai, dengan priming, media dapat menghadirkan berita-berita yang tidak mengarah pada hal tersebut. Media dapat memperbanyak berita-berita tentang bagaimana Indonesia telah menanggapi isu Rusia dan Ukraina dengan politik bebas aktif. Dengan begitu, publik akan menilai kinerja Indonesia selaku tuan rumah KTT G20 sudah cukup membanggakan sehingga kepercayaan dunia internasional tetap terjaga.

Kritik dan pendekatan-pendekatan komunikasi politik di atas memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki citra diplomasinya yang sempat dipertanyakan ketika disebut sebagai juru damai. Meski dipandang gagal sebagai juru damai, Indonesia sebenarnya telah melakukan peran yang sesuai porsinya dengan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Namun, kurangnya efektivitas komunikasi politik Indonesia selama ini membuat pesan demikian tidak tersampaikan. Padahal, strategi komunikasi politik yang solid dapat menampakkan kekuatan diplomasi Indonesia sebagai negara penyelenggara KTT G20. Dengan diplomasi yang didukung oleh ketepatan langkah komunikasi politik, Indonesia diharapkan dapat mewadahi para pemimpin dunia, termasuk pemimpin Rusia dan Ukraina untuk bekerja sama mencapai perdamaian pada KTT G20.

DAFTAR PUSTAKA

I.    Peraturan Perundang-undangan

UU Hubungan Luar Negeri, 37 § 4 (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999.

II.   Buku

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). The Importance of Ukraine and the Russian Federation for Global Agricultural Markets and the Risks Associated with the War in Ukraine. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

III. Penelitian

Alonzo, A.L.M., et al. (2014). Pinoy Ayuda: The Effects of Television Framing on Typhoon-Disaster Coverages Toward the Millenials Intention to Help (Penelitian yang tidak dipublikasikan), University of the Philippines College of Mass Communication.

IV.  Jurnal

Ansor. (2011). Teori Agenda Setting dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY. Jurnal Komunikasi 5(2), 150. https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6857.

Makmur, R. (2016). Gaya dan Karakter Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo. Journal Communication 7(1), 5 & 13. http://dx.doi.org/10.36080/comm.v7i1.73.

Scheufele, D. A. & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication 57, 11. https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x.

V.   Internet

Aditya, N. R. (2022). Politik Bebas Aktif ala Jokowi di Tengah Misi Damaikan Rusia-Ukraina.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/23490051/politik-bebas-aktif-ala-joko wi-di-tengah-misi-damaikan-rusia-ukraina.

Ahmad, D. (2022). 5 Momen di Pertemuan Menlu G20, dari Boikot G7 sampai Lavrov Walk Out.

https://dunia.tempo.co/read/1610462/5-momen-di-pertemuan-menlu-g20-dari-boikot- g7-sampai-lavrov-walk-out.

Asmara, C. G. (2022). Top! Jokowi Jadi ‘Juru Damai’ Rusia-Ukraina, Ini Buktinya. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220629094135-4-351285/top-jokowi-jadi-ju ru-damai-rusia-ukraina-ini-buktinya.

BBC News Indonesia. (2022). Krisis pangan: Ukraina bisa ekspor 20 juta ton gandun setelah perjanjian dengan Rusia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62036680.

Binekasri, R. (2022). Intip Beda Gaya Putin Saat Terima Presiden Jokowi & Macron. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220702084155-4-352350/intip-beda-gaya-pu tin-saat-terima-presiden-jokowi-macron.

Damarjati, D. (2022). RI Berprinsip Bebas Aktif Sikapi Rusia Vs Ukraina, Bukan Politik Netral.

https://news.detik.com/berita/d-5964449/ri-berprinsip-bebas-aktif-sikapi-rusia-vs-ukr aina-bukan-politik-netral.

Fajrian, H. (2022). Jokowi Serukan Kerja Sama G7 dan G20 Untuk atasi Krisis Pangan Dunia.

https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/62ba52029782d/jokowi-serukan-kerja-sama- g7-dan-g20-untuk-atasi-krisis-pangan-dunia.

Masitoh, S. (2022). Akibat Perang Rusia-Ukraina, 276 Juta Penduduk Dunia Hadapi Kerawanan Pangan Akut. https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-perang-rusia-ukraina-276-juta-penduduk-du nia-hadapi-kerawanan-pangan-akut.

Putri, E. A. (2022). AS Dianggap Hilang Akal, Pengamat: Jangan Ekspor Perang Rusia-Ukraina ke KTT G20 diIndonesia.  https://www.pikiranrakyat.com/internasional/pr-014488328/as-dianggap-hilang-akal-pengamat-jangan-ekspor-perang-rusia-ukraina-ke-ktt-g20-di-indonesia.

Sadewo, J. (2022). Jokowi, Rusia  dan Ukraina: Siapa Lawan siapa?. https://www.republika.co.id/berita/rev008318/jokowi-rusia-dan-ukraina-siapa-lawan- siapa.

Syahrianto, M. (2022). Beban Juru Damai yang Diemban Jokowi Sepadan dengan Hasil yang Didapatkan?.

https://wartaekonomi.co.id/read426560/beban-juru-damai-yang-diemban-jokowi-sepadan-dengan-hasil-yang-didapatkan.